did u know ?

TULISAN ini terinspirasi dari pengalaman diri sendiri sekaligus masukan banyak pihak, khususnya warga. Ini tentang Terowongan Penyeberangan Orang (TPO) Beos. Bagi pembaca yang barangkali tidak mengetahui peristiwa di saat TPO itu mulai dibangun, melintas di TPO tak menimbulkan sensasi apapun. Tapi bagi siapapun yang paham betul – dan mengikuti kasus saat pembangunan - di lahan apa TPO berada, melewati TPO itu tentu akan disambut sekelebatan masa lampau. Seperti berada di abad yang sudah lewat.

Bisa jadi orang lain akan mengatakan, itu hanya perasaan orang-orang tertentu saja, “Romantisme masa lalu yang terlalu dipaksakan.” Bisa jadi, memang. Namun tahukah pembaca bahwa pembangunan TPO ini punya kisah yang tak perlu terulang dalam rangka pembangunan kota? Kisah yang menghilangkan romantisme tadi. Romantisme yang suka atau tidak, sadar atau tidak, tak bisa dilepaskan dari sejarah mahluk hidup.

Ketika TPO mulai dibangun, tanah dikeduk, berbagai temuan arkeologis muncul. Tak aneh, sebab tempat di mana TPO dibangun adalah kawasan bersejarah Jakarta, di mana Jakarta pernah berpusat dengan nama Batavia. Meski jelas-jelas ditemukan tembok kuno, proyek tancap gas, jalan terus, gerus terus. Lantas secepatnya tutup semua. Biar ribut tak berkepanjangan, begitu kan.

Bahwa tembok itu dinyatakan bukan bagian dari tembok Batavia sisi Selatan –seperti yang semula diduga- tapi kenyataan bahwa ada temuan arkeologis tak bisa dilihat sebelah mata. Alangkah bijak jika semua temuan dalam rangka pembangunan TPO bisa tersimpan dan terdokumentasi dengan baik demi penyusunan sejarah kota ini yang barangkali belum lengkap.

Kembali pada inspirasi yang datang dari sebagain warga Jakarta tadi, membayangkan sebagian sisi tembok TPO berdinding kaca yang bisa langsung ditembus mata pejalan di sana. Di balik dinding kaca, terpampang tembok beserta saluran air dan rel trem, yang diperkirakan peninggalan dari abad yang berbeda, yang ditemukan saat pembangunan.

Narasi pun dipersiapkan sehingga pejalan kaki atau siapa saja yang ingin “berwisata heritage” ke sini bisa memahami betapa berharganya TPO itu. Jika dinding kaca tak mampu menahan mengapa tidak berupaya menyediakan satu lahan khusus di TPO itu untuk memamerkan temuan dalam bentuk potongan dan foto-foto saat proses penggalian. Bukankah ini salah satu cara kita menghargai warisan budaya yang ada di Jakarta? Melestarikannya demi kepentingan generasi saat ini dan mendatang sekaligus sebagai sarana menciptakan atraksi pariwisata (dalam hal ini wisata warisan budaya – heritage tourism)?   

Romantisme masa lampaukah ini? Terserah bagaimana masing-masing orang menginterpretasikannya. Toh, di negara tetangga – tak usah cari contoh di negeri salju – romantisme masa lalu ini dipelihara dan menghasilkan piti bagi kota mereka.    
Pradaningrum Mijarto

MEMANDANG lembaran foto hitam putih, yang bicara tentang lingkungan Stasiun Beos, khususnya lagi tentang Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) akan mengingatkan kita pada sebuah tugu yang dibangun di tengah taman di seberang stasiun. Tugu itu tak lain adalah tugu jam, yaitu tugu dengan tiga jam bulat di atasnya—menghadap ke tiga arah.

Tugu itu ternyata sudah berdiri tegak di tempat sekarang ini sejak NHM mulai dibangun sekitar tahun 1929. Dari beberapa lembar foto kuno milik Museum Bank Mandiri—NHM di masa lalu—dengan pemandangan dari arah Stasiun Beos ke arah pembangunan gedung NHM, langsung terlihat sang tugu berdiri sendiri di antara hamparan rumput yang cukup luas.

Foto dari tahun 1930-an itu menunjukkan bahwa di depan Stasiun Beos terdapat taman yang cukup luas dengan tugu jam di tengahnya. Tugu itu tak bernama dan sejarahnya pun tak terlacak. Setelah melihat beberapa foto lama NHM, bisa disimpulkan bahwa tugu jam itu sudah ada sejak Stasiun Beos dibangun (stasiun ini kelar dibangun pada 1929). Tampaknya tugu itu bagian dari desain lengkap Stasiun Beos dan lingkungannya.

Meski sudah terbengkalai, tugu jam itu masih berdiri di titik yang sama. Jika hingga sekitar tahun 2006 tugu ini masih ada dalam taman stasiun—meski dengan  luas taman yang sudah sangat menyusut—kini tugu itu berdiri bagaikan kakek yang kesepian. Halte transjakarta mengubah total wajah taman termasuk keberadaan tugu jam tadi.

Tugu jam itu tak bernama, kisahnya pun tak terendus. Sudah nyaris tiga tahun ini pembangunan halte transjakarta belum juga menyentuh pembenahan bekas taman beserta tugu jam. Tengok saja kondisinya, seperti siap dibongkar, dihilangkan sehingga tak meninggalkan jejak.

Lebih membingungkan lagi, tugu jam itu ada dalam kawasan taman Stasiun Beos—menjadi milik PT KA—tapi juga ada di bawah tanggung jawab DKI karena kawasan itu masuk dalam kawasan yang dilindungi oleh SK Gubernur DKI No 475/1993 sebagai situs. Sebuah sumber yang terkait pada kepemilikan tugu menyatakan kecewa karena taman kini hilang hanya gara-gara halte. Tugu pun ikut rusak.

KOMPAS.com — Menjejak lagi di Kalibesar Barat di mana terpancang ophaalbrug (jembatan kayu yang bisa diangkat) terasa kontras dengan suasana di seputaran kawasan Taman Fatahillah hingga ke Kalibesar Timur di balik Museum Wayang. Di depan jembatan yang punya banyak nama ini pengunjung sepertinya enggan mampir. Jika beberapa waktu lalu warung-warung semi permanen masih berjajar persis di bibir kali sehingga menutupi sebagian pemandangan ke arah jalan Kalibesar Timur maka tidak demikian belakangan waktu ini.

Pagar dan trotoar sudah menghiasi sepanjang bibir Groot Rivier ini. Sorot lampu, meski dengan penempatan asal, sudah membagi terangnya untuk mengalahkan kegelapan yang semula berkuasa di kawasan ini. Perempuan malam yang dulu pernah mengisi warung-warung pinggir kali sudah lama berpindah tempat, bersamaan dengan mundurnya Omni dari Batavia Hotel. Kini yang ada hanya The Batavia Hotel, tanpa embel-embel Omni, yang berdiri sendiri di kesepian malam Kanal Besar yang pernah menjadi urat nadi Batavia.

Meski sudah cukup lama kawasan ini tak lagi semenyeramkan ketika bisnis “nyai-nyai” berderet di sana, namun pencitraan itu masih melekat selekat-lekatnya pada benak banyak orang. Pencitraan inilah yang harus segera diubah. Sebuah pekerjaan rumah yang juga cukup besar bagi banyak pihak.

Citra buruk sebuah kawasan inilah yang sering kali menjadi sandungan bagi dunia pariwisata. Dalam hal ini, upaya menghidupkan kota tua Jakarta yang tak hanya kawasan Taman Fatahillah. Jembatan Kota Intan, begitu nama si ophaalbrug tadi, yang sudah bersusah payah mempercantik diri, berdandan habis agar keriput di sekujur tubuhnya tak tampak, tak juga menarik minat pelancong malam hari, apalagi minat orang untuk menggelar acara di sini.

Jembatan beserta kanal yang sudah berusia lebih dari 300 tahun ini tak juga menjadi daya tarik hanya karena citra buruk kawasan ini. Citra bahwa kawasan ini tidak aman, citra bahwa kawasan ini kawasan esek-esek. Selama citra itu menempel dan tak ada upaya membenahi citra maka selamanya kawasan ini akan mati.

Revitalisasi kawasan yang bukan hanya dalam hal fisik tentu akan makin memantapkan dunia bisnis, seperti hotel dan restoran atau warung makan tradisional; dan tentu saja kebanggaan bagi warga, khususnya warga lokal. Maka upaya menghidupkan kembali kawasan yang pernah mendapat julukan Ratu dari Timur ini perlu disegerakan. Kawasan ini perlu citra baru sebagai bagian dari identitas kota ini.

Wali Kota Jakarta Barat beberapa waktu lalu menyebutkan akan segera membuat “keramaian’ di kawasan ini. Isinya berbagai kegiatan, termasuk kegiatan bisnis, misalnya menjual kuliner khas, suvenir khas kota tua, kesenian khas di masa lampau. Sebuah lampu hijau dari penguasa kawasan yang perlu segera direncanakan dengan matang karena sebetulnya, rencana ini bukanlah rencana baru. Sebuah rencana yang selalu berhenti jadi sekadar wacana.

Jika rencana wisata kota tua di malam hari itu bukan sekadar wacana, selain memperbaiki citra kawasan ini, kegiatan tersebut tentu juga akan mengurangi beban di kawasan Taman Fatahillah. Artinya, lokasi keramaian warga khususnya di akhir pekan akan terbagi sehingga kawasan yang dimanfaatkan akan semakin luas.

Terlebih lagi, berbagai kegiatan itu akan mampu menampung kebutuhan orang untuk bertemu dengan kota tua yang tak melulu berisi bangunan tua, tetapi juga dalam bentuk ikutannya, seperti kuliner, suvenir, dan kesenian yang sudah hampir punah. Intinya, menciptakan atraksi wisata baru di kawasan Kota Tua, menularkan virus wisata di Kota Tua ke sudut-sudut kawasan itu seperti juga Warta Kota yang sudah menebar virus “Bike to Heritage”, dalam upaya pelestarian lingkungan cagar budaya.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Tak mudah memutuskan dan mencari apa yang akan ditulis terkait pembicaraan tentang peninggalan di Batavia, Jakarta Lama. Selain pencarian data tertulis yang memakan waktu dan belum tentu ada, data berupa gambar-gambar lama yang juga belum tentu ada, ditambah pengecekan lapangan tentang kondisi di masa kini. Dalam rangka diskusi kecil dengan sedikit pihak, perbincangan tentang benteng-benteng di Jakarta menjadi salah satu yang menarik.

Batavia tak lain adalah kota benteng. Sayangnya, benteng-benteng masa lalu itu sudah sedikit tersisa. Data-data pun masih harus dikorek lebih dalam. Sejarah menunjukkan bahwa Kota Batavia tumbuh bersama bangunan pertahanan, tembok kota dengan kubu pertahanannya. Masuk akal, sebagai kota pesisir kota ini akan mudah diserang dari laut maka benteng pun dibangun.

Dalam beberapa buku sejarah terkait Batavia ada tertulis Fort Jacatra, benteng berbentuk segi empat berdiri di selatan pelabuhan Sunda Kelapa. Fort Jacatra tak lain adalah pusat kota Jayakarta. Benteng ini dilengkapi gudang rempah Nieuwe Huis (Mauritius) dan Oude Huis (Nassau). Setelah JP Coen menghancurkan Jayakarta pada 1619, maka nama kota itu diubah menjadi Batavia. Kastil Batavia dibangun di sebelah Fort Jacatra. Kastil yang jauh lebih besar ini punya empat bastion, kubu pertahanan, di empat sudutnya, Bastion Diamant, Bastion Robijn, Bastion Saphier, dan Bastion Parel.

Sejarah Kastil Batavia berhenti saat Daendels menghancurkannya pada 1809. Kota baru yang lebih ke selatan kembali dibangun, kota ini dibatasi dengan Sungai Ciliwung yang masih berkelok-kelok dan kanal. Kubu pertahanan pun kembali dibangun, di sini ada Fort Gelderland dan Fort Holandia. Kalau mau disebutkan, nama-nama benteng atau kubu pertahanan seperti Vianen, Zeeland, Bastion Amsterdam, Middelburg, Oranje. Belum lagi Bastion Culemborg dengan Uitkijk (Menara Syahbandar) dan Bastion Zeeburg.

Sisa tembok kota atau tembok benteng bagian barat ini masih bisa dilihat di Museum Bahari hingga ke belakang, tentu dengan kondisi yang sudah sulit untuk disambangi dan di sisi timur ada di gudang PALAD di Jalan Tongkol.

Di tahun 2003 pengamat sosial sekaligus sejarawan Adit SH pernah menulis soal nasib benteng di Warta Kota. Benteng yang disebut Adit, adalah benteng yang dibangun di Sungai Bambu pada sekitar awal abad 20. Benteng dibangun sebagai upaya menghadapi serangan musuh. Pengalaman tahun 1811 di mana Batavia diserang Inggris, tak ingin terulang lagi.

Sungai Bambu ada di dekat Kali Sunter untuk menghadang musuh dari timur, selain itu sebelah utara telah ada benteng di Ancol dan di sebelah barat di Pesing. Sedang di sebelah selatan, di Meester Cornelis. Dalam tulisan itu juga disebutkan sejumlah benteng di luar tembok kastil berdiri. Misalnya, pada 1657 di dekat tanah milik Paviljoen (kini di dekat Masjid Istiqlal). Yang lain, di dekat Kali Krukut, diberi nama Rijswijk (kini menjadi lokasi Bank Tabungan Negara). Benteng-benteng itu akhirnya ambruk. Ketika pusat pemerintahan dipindahkan ke Weltevreden, kompeni membangun benteng di Meester Cornelis. Lambat laun benteng ini juga ambruk dan tidak berfungsi.

Setelah kawasan Meester Cornelis berkembang, pada tahun 1734 di salah satu tepi Kali Ciliwung juga dibangun benteng yang dikelilingi tembok. Tujuannya untuk memperkuat pertahanan. Tetapi benteng ini tidak bertahan lama.

Kini, sisa benteng-benteng ini masih bisa dilihat meski, seperti sudah dikatakan di atas, dengan lokasi dan posisi yang sulit disambangi. Kecuali benteng di Ancol, benteng di Sungai Bambu dan yang kini masuk dalam kawasan Rawa Terate sudah dalam area yang tak bersabahat.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Bicara soal film, tak bisa lepas dari bicara soal bioskop, tempat orang berkumpul untuk menikmati produk budaya tersebut. Produk berupa gambar bergerak (motion picture) itu dimulai sejak abad ke-19 di Eropa. Di Indonesia, pada masa awal abad ke-20, bangsa ini menyebutnya sebagai gambar idoep.

Adalah Lumiere bersaudara, Auguste dan Louis, yang pada 28 Desember -113 tahun lalu- dipercaya sebagai peletak batu pertama bagi lahirnya produksi film dan bioskop. Di Grand Cafe, Boulevard des Capucines, Paris, dua saudara itu mempertunjukkan beberapa film sangat pendek garapan mereka, dan penonton diminta membayar. Mereka tak hanya membuat dan memutar karya tapi juga menyebarkan demam gambar idoep tersebut ke pelosok Bumi. Bioskop jadi sarana terpenting perkembangan film.

Demam yang dimulai di Eropa tahun 1895 itu pun sampai ke Hindia Belanda. Surat kabar Bintang Betawi, 4 Desember 1900, menurunkan berita, “Besok hari Rebo 5 December pertoendjoekan besar jang pertama didalem satoe roemah di Tanah Abang, Kebondjae (Menage) disabelahnya Fabriek Kereta dari Maatschappij Fuchs. Moelain poekoel toedjoe malem. Harga tempat kelas satoe f2 klas doe - wa f1 klas tiga f0,50.” Pertunjukan film bisu yang digagas De Nederlandsch Bioscope Maatschappij (Perusahaan Gambar Idoep) ini tercatat sebagai pertunjukan pertama dan bioskop pertama di Batavia.

Dalam lima tahun, bioskop ternyata disambut baik. Jam pertunjukan ditambah, kelas pun ditambah menjadi empat. Minat penonton untuk melihat keajaiban gambar jang idoep makin tinggi. Buku Dari Gambar Idoep ke Sinepleks terbitan GPBSI 1992 menyebutkan, orang Tionghoa pun mulai terjun ke bisnis ini.

Tio Tek Hong, pedagang di Batavia, mendirikan Bioskop Elite di Jalan Pintu Air. Bioskop ini menemani Rembrandt Theater yang sudah ada lebih dulu. Di kemudian hari bioskop tak lagi dipisahkan dengan kelas tapi juga ras, yakni antara kulit putih (Eropa) dan kulit sawo matang (pribumi).

Deca Park (di lapangan Monas/Gambir kini) dan Capitol (sekarang pertokoan di Jalan Pintu Air/depan Masjid Istiqlal)) adalah bioskop yang khusus untuk warga kulit putih. Alwi Shahab, penulis berbagai cerita tentang Jakarta di masa silam, mengatakan, “Capitol hanya memutar film - film Barat (AS). Beda dengan Metropole yang masih memutar film Indonesia.” Tak jauh dari Capitol berdiri pula bioskop Astoria.

Bagi kelas menengah, ada Bioskop Kramat. Pada tahun 1911 warga Tionghoa lain, Tan Koen Yauw, membangun bioskop di bekas gudang beras di Jalan Senen Raya, yakni bioskop West Java. Pada 1920, nama bioskop rakyat ini berubah menjadi Rialto (sekarang Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata). Di Tanahabang, Koen Yauw mendirikan bioskop dengan nama sama, Rialto, dan kemudian berubah menjadi Surya.

FFI pertama

Teknologi perfilman dunia bergerak maju, film bisu pun kemudian bersuara. Bisnis ini makin bergairah. Hingga tahun 1970-an, bioskop yang masuk dalam bioskop mahal hanyalah berupa bangunan dari batu dengan atap seng. Di kawasan Pancoran Glodok, bioskop adalah bangunan dari dinding bambu dengan atap rumbia dan tidak menetap, bisa berpindah-pindah.

Bioskop Orion (kini menjadi Plaza Orion/pertokoan elektronik) di Glodok adalah kembang kawasan ini. Orion kemudian ditemani Bioskop Thalia, Queen, Chandra (antara tahun 1950 dan 1970-an), namun kemudian satu per satu akhirnya rontok.

Meski bangunan bioskop waktu itu belumlah permanen seperti sekarang, penonton yang datang ke Bioskop Globe (Pasar Baru), Cinema Palace (Krekot), Deca Park, ataupun Dierentuin Cikini (kini Kompleks Taman Ismail Marzuki) selalu berpakaian rapi dan tertib. Berbeda dengan pengunjung di Bioskop Rialto yang merupakan bioskop rakyat.

Jika hingga tahun 1936 tercatat hanya 15 bioskop di Jakarta, maka hingga tahun 1970 Jakarta sudah dilengkapi 53 bioskop. Majalah Star News edisi 15 Desember 1955 menuliskan tentang bioskop di Ibu Kota yang siap menghibur warga Jakarta. Disebutkan ada lebih dari 30 gedung bioskop, meski kemudian tertulis, “Djumlahnja sulit dipastikan.”

Tahun 1950-an tercatat banyak peristiwa penting dalam dunia perbioskopan Jakarta. Selain karena Bioskop Metropole (kini Megaria) muncul jadi bioskop kelas satu dan sebagai bioskop kontrak dari Metro - Goldwyn - Mayer (MGM), juga karena peristiwa terbakarnya bioskop Capitol di usia 45 tahun. Tapi yang paling menarik adalah untuk pertama kali Festival Film Indonesia (FFI) digelar di Bioskop Cathay (sekarang pertokoan di Jalan Gunung Sahari) pada 1955.

Star News juga menyebutkan, di tahun itu bioskop seperti Garden Hall, Podium (terletak di kompleks Kebun Binatang Taman Raden Saleh - kini kompleks Taman Ismail Marzuki), Majestic (Kebayoran Baru), Roxy, Rivoli, bersama-sama menghibur warga Jakarta.

Hingga tahun 1980-an bioskop-bioskop tersebut masih jadi bioskop primadona. Tapi kemudian, puluhan bahkan ratusan bioskop harus mengalah pada perubahan zaman. Entah diubah agar sesuai, disulap menjadi pertokoan, mati suri, atau memang mati sungguhan. (Pra/dari berbagai sumber)

JARINGAN pengedar narkoba begitu lihai menelusup hingga peredaran barang yang sering disebut haram itu menyentuh masyarakat di kampung-kampung. Korbannya, tak tanggung-tanggung, bocah cilik. Operasi pencekokan terhadap bocah-bocah dilakukan dengan berbagai cara. Intinya, bandar dan pengedar cuma punya satu tujuan, agar lebih banyak orang yang kecanduan. Dengan demikian bisnis pun bakal lancar, isi kocek para pengecut  ini pun tak bakal kosong.

Entah karena licin seperti belut, entah karena ada oknum aparat yang juga ikut dalam jaringan pengedar narkoba sehingga barang yang bikin mencandu ini tak pernah bisa diberantas tuntas.

Kisah peredaran candu dan pengisap candu di Nusantara  tercatat sudah ada sejak abad 17. Namun  pada periode pemerintahan Inggris (1811-1816) disebut-sebut sebagai embrio perdagangan candu eceran. Dalam perjanjian yang ditandatangani Raffles dengan pihak istana di Yogyakarta dinyatakan bahwa semua gerbang tol dan pasar di seluruh wilayah  kerajaan diambilalih orang Eropa dan langsung disewakan kepada orang China. Dari sinilah perdagangan candu eceran dimulai akibat kemudahan dalam mengimpor candu resmi dari Bengal.

Orang-orang China cepat terkenal sebagai bandar candu dan pengecernya. Peter Carey dalam Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa mencatat dalam periode 1814-1824 pajak dari perdagangan candu di Yogya bertambah lima kali lipat dengan 372 tempat resmi penjual candu eceran. Tak didapat angka pasti jumlah pemakai candu tapi yang pasti candu menyebar hingga ke orang miskin. Mereka mencelupkan rokok ke dalam candu, kopi dibumbui candu, serta buah pinang yang dibubuhi candu.

Meski demikian, sebenarnya candu di abad lalu juga digunakan sebagai obat dan juga perangsang. Dalam pengobatan Jawa, candu memegang peran cukup penting.

Sementara itu dalam buku Toko Merah: Saksi Kejayaan Batavia Lama di Tepian Muara Ciliwung, Thomas B Ataladjar menyebutkan, sejak zaman VOC bisnis candu berkembang pesat dan penyelundupan candu merajalela. Gubernur Jenderal VOC Gustaaf Willem Baron van Imhoff  (1743-1750)  pun gerah melihat  penyelundupan candu di depan matanya. Ia ingin agar perdagangan candu bisa menguntungkan VOC dan berusaha memonopoli perdagangan candu.  Maka tahun 1745 dibentuklah Masyarakat Candu (Amfionsocieteit) di Batavia sebagai perusahaan swasta yang mengontrol perdagangan candu.

Masyarakat Candu kemudian ditutup pada 1794. Itu akibat pada 1745 dibentuk The Hoge Regering badan pemerintah yang mengatur candu  yang memberikan hak kepada Masyarakat Candu untuk mengeluarkan 300 lembar saham. Orang yang memiliki 10 saham atau lebih dapat menjadi direktur atau kepala urusan administrasi. Pemegan saham ada 40 orang dan hampir semua pegawai VOC termasuk para gubernur jenderal seperti Baron van Imhoff, Jacob Moseel, dan Petrus Albertus van der Parra. Selang beberapa waktu pemegang saham dam sahamnya kembali ke Belanda. Maka Masyarakat Candu pun tak lagi berfungsi memberikan kesejahteraan bagi Batavia.
 
Prof HM Hembing Wijayakusuma dalam Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke menulis, VOC tak hanya menindas etnis Tionghoa dan bumiputera tapi juga meracuni mereka dengan melegalkan opium. Di berbagai pelosok, dengan mudah dapat ditemukan orang tua dan muda sedang mengisap opium melalui pipa panjang. Alhasil mereka hanya bisa bermasal-malasan. Akibatnya banyak warga melakukan tindak kriminal demi kebutuhan hidup dan kebiasaan mengisap opium.     
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

SEBELUM Batavia berdiri, di bawah tanahnya pernah ada sebuah kota bernama Jayakarta. Lokasinya sekarang kira-kira di daerah The Batavia Hotel hingga ke Jalan Kopi. Karena Sunda Kalapa dulu itu lokasinya kini ada di sekitaran Kalibesar Barat. Kisah tentang Jakarta tak akan bisa lepas dari keberadaan Fatahillah yang pada tahun 1527 berhasil mengenyahkan Pajajaran dan Portugis. Pada tahun itu pula, ia merebut Sunda Kalapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta.

Di tahun 1619 VOC yang dipimpin oleh JP Coen menaklukkan Jayakarta dan membakar kota itu untuk kemudian mendirikan Batavia.

Nugroho Notosusanto dalam sebuah tulisan yang terbit dalam Ketoprak Betawi menulis, tanggal 21 Agustus 1522 Pajajaran dan Portugis membuat perjanjian, di mana Portugis, melalui Fransisco de Sa, diizinkan membangun sebuah benteng di Sunda Kalapa. Pada 1526 de Sa mendapat tugas menggempur Bintan  dan dari sana ia mengarah ke selatan hingga bertemu Fatahillah dan kalah.

Lantas siapa itu Fatahillah? Ia berasal dari Pasai dan melarikan diri saat kota itu direbut Portugis. Fatahillah pun mengembara ke Demak. Dari Demak ia tiba di Jawa Barat dan bertemu de Sa di Sunda Kalapa. Bertempur, menang, dan tinggal sebentar di Jayakarta untuk kemudian pergi ke Cirebon dan menetap di sana. Kekuasaan diserahkan kepada Tubagus Angke. Siapa dia, sejarah tak terlalu banyak menyebut siapa Tubagus Angke ini. Dalam penelitian Dinas Museum dan Sejarah tahun 1994 disebutkan, Tubagus Angke masih kemenakan Maulana Bagdad atau Maulana Abdurahman (dalam Babad Banten).

Tubagus Angke dikatakan memiliki putra yang kemudian melanjutkan kekuasaan di Jayakarta. Nama sang putra adalah Pangeran Jakarta Wijayakrama. Pangeran Wijayakrama inilah yang kemudian takluk pada pasukan VOC di bawah JP Coen. Coen kemudian membakar kota Jayakarta dan membangun Batavia di atas reruntuhannya.

Pangeran Jakarta Wijayakrama diperkirakan mulai memerintah pada 1596 karena dalam salah satu sumber Belanda disebutkan, raja Jayakarta di kala itu sudah tua – maksudnya Tubagus Angke. Di seputaran waktu itu diperkirakan kekuasaan sudah diserahkan kepada Pangeran Jakarta.

Pada 1610 Wijayakrama membuat perjanjian dengan Pieter Both, gubernur jenderal, yang isinya antara lain, orang Belanda yang datang ke Jayakarta boleh berdagang; orang Belanda boleh membangun loji untuk tempat dagangan mereka; orang Belanda boleh mengambil kayu dari pulau-pulau untuk membuat kapal; cukai barang diserahkan ke Raja Jakarta.

Namun lama kelamaan hubungan itu makin tak harmonis hingga tiba JP Coen di Jayakarta. Perselisihan itu berbuntut perang pada 1618 dan akhirnya pada 1619 Jayakarta berhasil direbut Coen.  

Kisah tersebut di atas agak sulit didapat, kalaupun ada, informasinya berbeda dengan bahasa yang tak teratur, pula. Demikian pula informasi tentang bagaimana wajah Fatahillah, misalnya.

Terlebih lagi di Museum Sejarah Jakarta (MSJ), yang memamerkan sejarah Jakarta sejak masa pra sejarah hingga masa kolonial, ternyata tak ditemukan periode Jayakarta semasa Fatahillah. Periode itu sepertinya hilang sehingga cerita melompat dari zaman pra sejarah, Hindu, langsung Batavia di bawah JP Coen (kolonial). Tak lengkap bicara sejarah Jakarta tanpa menyebut Fatahillah. Periode sekitar satu abad hilang. Padahal inti sejarah Jakarta adalah dimulainya Jayakarta sebagai embrio Jakarta.

Tugas melengkapi periode Fatahillah itu tak sebatas tugas MSJ tapi juga dinas, dalam hal ini dinas kebudayaan yang kini berbagi peran dengan dinas pariwisata. Keberadaan bidang pengkajian dan pengembangan sejak masa Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI sejatinya antara lain bertugas menutupi bolongnya periode sejarah itu.

Barangkali di HUT ke-482 Jakarta ini lantas ada greget dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, khususnya bidang kebudayaan, untuk segera merapatkan diri, merancang program, membenahi apa yang dirasa kurang dan melenceng, termasuk menggali potensi budaya asli Jakarta. Pasalnya, sejak penggabungan dua dinas, pariwisata dan kebudayaan, rasanya bidang kebudayaan berjalan bagai tanpa pegangan, tanpa induk. Kalau boleh lebih gamblang, seperti tak punya arah yang jelas, yaitu sebuah program besar yang disinerjikan dengan seluruh bidang termasuk pariwisata.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto